PILKADA,SUARA TUHAN DAN ETIKA POLITIK

Oleh

Don Bosco Doho,

Dosen Etika

STIKOM The London School of Public Relations-Jakarta

 

Rancangan Undang-Undang Pilkada tinggal menghitung hari untuk disahkan. Tarik ulur kepentingan mewarnai kiprah para anggota dewan yang terhormat. Pilkada langsung sebagai anak kandung demokrasi di era orde reformasi patut diterima sebagai kemajuan bagi demokrasi di Indonesia. Disebut kemajuan karena rakyat sebagai subyek demokrasi dapat menyalurkan suara mereka secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Perkara jujur dan adil adalah sisi lain yang masih tetap dicari pola yang dapat diterima oleh para pihak yang terlibat dalam pemilihan kepala daerah langsung tersebut.

Patut diakui bahwa Pilkada langsung yang telah diselenggarakan hampir 600-an kali di seluruh belahan NKRI belum sepenuhnya sempurna sebagaimana ideal dari para filsuf demokrasi. Para filsuf demokrasi yang telah mendengungkan bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan, vox populi vox dei tentu memiliki dasar pemikiran yang mulia. Selain itu suara rakyat memiliki otoritas yang tinggi, vox populi suprema lex. Sebab sesungguhnya demokrasi tanpa rakyat adalah nonsense. Pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat memang tetap akan menjadi slogan indah yang entah sampai kapan perwujudannya menjadi sempurna. Mungkin tetap akan menjadi utopiah demokrasi itu sendiri. Dalam kegamangan tersebut rakyat tetap selalu menjadi pelengkap penderita dalam setiap pesta demokrasi. Itu berarti tanpa rakyat, pesta demokrasi dalam level manapun tidak akan pernah ada. Pilkada langsung telah menghasilkan pemimpin lokal dan rakyat merupakan penentu langsung. Proses pilkada langsung hendaknya dipertahankan dan jangan sampai diambil alih oleh mereka yang mewakili rakyat alias DPRD. Pertanyaan pentingnya adalah apa betul suara DPRD adalah suara rakyat yang sesungguhnya atau merupakan representasi partai politik semata. Keraguan seperti ini tak pelak menimbulkan pro dan kontra.

Pada sisi yang lain, begitu fenomenalnya eksistensi rakyat maka para calon wakil rakyat selalu mencari simpati rakyat setiap kali hajatan demokrasi akan berlangsung. Melalui pemilu legislatif rakyat yang berdaulat memberikan suaranya untuk menghasilkan wakil mereka. Pada konteks ini, para calon wakil rakyat sesungguhnya sadar betul bahwa tanpa rakyat mereka bukanlah siapa-siapa. Di tataran ini para calon wakil rakyat sepaham bahwa mereka berasal dari rakyat dan nanti akan kembali ke rakyat juga. Akan tetapi berbagai pengalaman menunjukkan bahwa kesepahaman di atas justru berbanding terbalik ketika para calon wakil rakyat berhasil terpilih menjadi anggota dewan yang terhormat. Perilaku, kinerja dan keteladanan yang baik dan etis begitu jauh dari kenyataan. Fenomena ini layak dijadikan pelajaran berharga bagi seluruh anak bangsa. Secara etis setiap anggota DPR, DPRD, DPD merupakan pembawa amanah dan hati nurani rakyat dari daerah pemilihan mana mereka berasal. Maka wajar jika rakyat selalu menuntut perilaku etis termasuk ketika dihadapkan pada pilihan yang dilematis antara kepentingan partai dan kepentingan rakyat. Kini tarik ulur mengenai siapa yang paling berhak dalam pilkada langsung apakah rakyat atau DPRD merupakan ujian etika politik yang menentukan masa depan demokrasi di Republik ini.

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung tidak seluruhnya jelek dan merugikan rakyat. Terlepas dari pro dan kontra proses dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah telah memberikan kontribusi bagi perkembangan ekonomi maupun sosok pemimpin yang didambakan oleh banyak orang. Pilkada dapat dianalogikan sebagai proses persemaian pemimpin lokal menuju pemimpin nasional yang berkarakter. Pilkada layak dijadikan sebagai ajang pendidikan politik. Kematangan pemimpin daerah dapat menjadi cikal bakal pemimpin nasional. Ibarat setiap pemain sepak bola yang bermimpi menjadi pemain tim nasional, dia perlu melewati liga-liga mulai dari divisi, divisi utama, liga super baru terpilih menjadi timnas setelah memiliki track record bertanding yang memadai, demikian pula halnya dengan pemimpin hasil pilkada langsung. Perlu dicatat dalam lembaran sejarah bahwa Pilkada telah menghasilkan pemimpin berkarakter dan kini tengah menunjukkan karakter kepemimpinan mereka. Sederet nama boleh disebut seperti Jokowi (Surakarta), Ahok (Belitung Timur), Tri Rismaharini (Surabaya), Ridwan Kamil (Bandung), Abdullah Azwar Anas (Banyuwangi), Bima Arya (Bogor) dan masih banyak lagi lainnya. Output dari pilkada tersebut adalah pemimpin yang memiliki karakter kepemimpinan yang unik namun dicintai oleh rakyat banyak. Di sini jelaslah perbedaan yang tegas antara leader dan politikus. Benarlah apa yang dikatakan oleh para ahli bahwa great leader think for the next generation, while politician think for the next election.

Dari perspektif etika politik, seyogyanya para wakil rakyat yang tengah berada di persimpangan untuk mengambil keputusan menempatkan suara rakyat sebagai suara Tuhan dan bukannya menempatkan kepentingan partisan meskipun atas nama alasan yang mulia dan rasional sekalipun. Anggota dewan yang terhormat bekerja berdasarkan hati nurani. Hati nurani tidak dapat dibohongi meskipun suaranya sangat senyap. Suara rakyat yang adalah suara Tuhan memang lamat-lamat kedengaran dengan telinga tetapi jika didengar dengan hati maka hasilnya akan berbuah manis bagi sang pemilik suara yang sebenarnya yaitu rakyat itu sendiri. Menjadi anggota DPR maupun DPRD merupakan panggilan pengabdian kepada Negara dan rakyat. Mereka dituntut untuk meninggalkan kepentingan diri/ kelompok, bebas dari berbagai bentuk intervensi politik kekuasaan atau pemilik modal. Panduan kerja mereka adalah memajukan kesejahteraan umum, memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat. Ketika ini menjadi tujuan maka motif mencari kekayaan diri, mencari relasi bisnis apalagi menjadi alat pemilik modal menjadi tertutup rapat. Anggota DPR dan DPRD dipersepsikan sebagai orang terhormat, disegani rakyat dan merupakan orang pilihan. Demi menjamin previledge ini para anggota dewan dinantikan untuk selalu menjadi sosok panutan yang prima, optima dan ultima. Ketiga faktor ini merupakan kualifikasi etis yang selalu relevan dengan profesi legislator. Tidak berlebihan jika Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat menggarisbawahi kedudukan sebagai wakil rakyat sebagai posisi yang mulia dan terhormat.

Hari-hari belakangan ini peran strategis anggota DPR sedang disorot oleh berbagai elemen anak bangsa. Sorotan tersebut terkait dengan argumentasi yang tengah dimainkan oleh anggota DPR mengenai urgensi pilkada langsung. Nyaris mayoritas anggota fraksi dari Koalisi Merah Putih menghendaki pilkada cukup diwakili oleh anggota DPRD saja. Argumentasi yang dibangun yakni jika pilkada langsung sebagai pesta politik berbiaya mahal, membudayakan money politics, menumbuhkan benih konflik vertical dan horizontal serta menelan korban harta bahkan nyawa, gagal menciptakan clean and good governance serta alasan sejenisnya, tidak lantas mempercayakan pilkada ke DPRD. Itu artinya buku lembaran sejarah yang dimulai halaman pertamanya pada Juni 2005 harus ditutup oleh para anggota dewan yang membawa amanat Tuhan melalui rakyat jelata. Entah kita ingin mundur ke orde-orde sebelumnya yang sudah sepakat ditinggalkan. Semoga para wakil rakyat yang adalah kumpulan orang-orang hebat tidak lupa membaca kembali Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 24 ayat (5) UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mensyaratkan gubernur, bupati, wali kota dipilih secara demokratis. Demokratis lagi-lagi implisit mensyaratkan rakyat sebagai pemilik suara. Bukankah kedua undang-undang di atas masih berlaku atau belum dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Namun jika keputusan tetap dipaksakan maka para anggota dewan yang terhormat tersebut tengah memainkan sebuah kesesatan berpikir yang digolongkan sebagai argumentum ad baculum, dimana putusan diambil karena kekuasaan atau kedudukan bukan karena argument filosofis demokratis.

Bisa jadi mereka tengah lupa bahwa pilkada langsung adalah moment di mana rakyat merasakan proses penyaluran aspirasi yang sebenarnya. Demokrasi modern telah memberikan ruang yang luas bagi hak setiap warga Negara untuk memilih dan dipilih. Meskipun demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat merupakan sistem pemerintahan terburuk di dunia, meminjam Winston Churchil, namun perlu disadari bahwa tidak ada lagi yang lebih bagus dari demokrasi. Anggota DPR adalah anak kandung dari demokrasi. DPR yang lahir dari praktek etika politik mesti merasa terdorong oleh moral obligation untuk tetap menjaga luhur dan mulianya suara Tuhan, yang salah satu pengejahwantahannya adalah memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menyalurkan suara rakyat sebagai suara Tuhan melalui Pilkada langsung bukan melalui DPRD. Biarkan rakyat yang berdaulat memilih sesuai hati nuraninya. Anggota DPR perlu mendorong demokrasi melalui pilkada langsung oleh rakyat sang pemegang kedaulatan tertinggi. Kalau demikan praktek etika politiknya, niscaya dari anggota DPR yang beretika dari partai manapun mereka berasal akan mampu membawa Indonesia menjadi bigger, higher, better sebagai kiblat praktek demokrasi modern***.